Entah mengapa setiap berita di media masa tentang sebuah peristiwa penting selalu ditimpa dengan pemberitaan lain yang kemudian menggeser atau menenggelamkan berita sebelumnya. Masyarakat sebagai konsumen berita hanya bisa menerima apa adanya tanpa bisa komplain. Terkecuali konsumen berita dunia maya yang lebih memiliki keleluasaan untuk membuat wacana tandingan. Ingatan pun menjadi serba terbatas dan penyakit mudah lupa pada peristiwa sebelumnya, yang bisa jadi jauh lebih penting, yang justru datang menghinggapi.
Ketika kasus penangkapan ketua KPK Antasari Ashar mencuat, beritanya dengan segera menenggelamkan karut-marutnya masalah tabulasi nasional Pemilu legislatif. Semua mata dari sebelumnya serius memperhatikan proses tabulasi dan riuh komentar pengamat politik, serta merta beralih pada sumber berita baru apalagi dibumbui cerita cinta. Klop sudah.
Lalu berita itu pun tenggelam lagi. Hiruk pikuk pendeklarasian calon presiden dan wakilnya kembali menyeruak dan bertahan cukup lama sampai kemudian tergeser pemberitaan-pemberitaan lain. Terbaru, perhatian kita tersedot pada dua berita terkini yakni kasus riuh rumah tangga seorang model Manohara Odelia Pinot yang menikah dengan pangeran dari Malaysia dan Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga yang dipenjara karena menyuarakan keluhan atas buruknya pelayanan sebuah rumah sakit lewat email.
Manohara Odelia Pinot yang mengaku disiksa Pangeran Kelantan Tengku Tumenggong M Fakhry, suaminya, menjadi selebritas yang mencuat dan tenar dalam hitungan beberapa hari saja hanya karena masalah pribadinya diekspos media. Ruang baca publik dipenuhi wajah dan pemberitaan seputar masalah pribadinya itu.
Terlepas benar atau tidaknya apa yang sebenarnya terjadi, buatku berita tentang ini sama sekali tidak penting. Pemberitaan yang menyertainya sangat bisa ditebak, khas sensasi selebritas lain. Substansi permasalahan yang sebenarnya tertimbun oleh atribut-atribut rekaan perancang industri berita. Berita Manohara Dikontrak Miliaran di okezone.com ini, setidaknya mempertegas kemana arah Manohara sebenarnya.
Yang justru lebih penting dan menarik untuk diikuti adalah berita lain yakni kasus yang menimpa Prita Mulyasari seorang ibu dengan dua anak balita, salah satunya masih menyusui, yang ditahan selama 21 hari oleh pengadilan negeri Tangerang. Prita dipenjarakan karena tuduhan pencemaran nama baik yang dituduhkan padanya oleh Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang.
Awal mulanya adalah sebuah curahan hati dan sebuah email. Email yang ditulis Prita tentang curahan hatinya atas perlakuan tidak profesional pihak Rumah Sakit atas dirinya pada sebuah milis, tersebar luas hingga memerahkan muka pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit melayangkan gugatan dan seperti diberitakan banyak media, Prita dipenjara.
Sampai ketika tulisan ini dibuat, status Prita pun belum sepenuhnya bebas. Prita, tetap seorang tahanan dengan status yang sedikit berbeda, dari tahanan penjara menjadi tahanan kota. Tetap saja tahanan.
Kasus ini tercatat memjadi kasus pertama yang menggunakan UU ITE sebagai alat jeratnya. Kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi dihadapkan pada kesewenang-wenangan pemilik modal yang mendasarkan sikapnya pada produk perundangan yang berlawanan dengan Undang undang dasar yang menjamin kebebasan berpendapat.
Pemilik modal, belakangan menjadi pemain lain yang tak kalah bengisnya dengan rezim otoriter dalam usaha memberangus kebebasan mengemukakan pendapat.
Seorang kawan, Gendo Suardana, jauh sebelum ini juga adalah korban pada kasus serupa. Ketika ia menyuarakan tuntutan suara rakyat, penguasa “menghadiahkan” sel penjara baginya! Alasannya sama, pencemaran nama baik.
Jika sebelumnya Gendo, lalu kini Prita Mulyasari, selanjutnya bisa jadi satu diantara kita yang tertimpa kasus serupa.
Politisasi Momen
Dibalik silih bergantinya berita-berita dimedia masa yang menenggelamkan satu sama lain, dari semua itu tampak sebuah benang merah yang selalu sama yakni dipolitisir dan dimasukki syahwat politik bagi yang sedang membutuhkannya.
Pihak-pihak pemburu kekuasaan dengan sigap memanfaatkan setiap peristiwa itu untuk meraih simpati dan unjuk diri bahwa mereka peduli. Peduli? Ini yang aneh.
Terutama pada kasus Prita Mulyasari, yang dijerat dengan UU ITE. Undang-undang itu sendiri adalah produk politik yang dihasilkan oleh para kader pemburu kekuasaan itu. Lalu, ketika peristiwa ini terjadi lha kok malah mengkritisi, untuk tidak mengatakannya mencela, undang-undang itu. Pembuatnya mengkritisi sendiri hasil kerjanya? Kenapa baru sekarang?
Undang-undang itu telah menjadi polemik sejak sebelum disahkan. Didalamnya banyak kalimat-kalimat menjebak yang berpeluang menghabisi kedaulatan berpendapat warga negara. Suara-suara rakyat yang meminta untuk ditinjau ulang pasal-pasal tertentu telah begitu banyak. Adakah didengar?
Bukankah dengan mengkritisi Undang-undang itu sekarang sama saja mereka menelanjangi diri sendiri? Bahwa kadernya yang duduk diparlemen tidak mampu menghasilkan perundangan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka hanyalah pemburu kekuasaan dan setiap momen berita yang booming muncul, adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan mereka bisa bersuara. Ya, hanya ketika mereka melihat peluang yang menguntungkan mereka sendiri.
Ketika negara besar macam Amerika, Inggris dan Perancis telah menyelesaikan persoalan kebebasan berpendapat ini lebih dari seratus tahun yang lalu, kita sebagai negara merdeka justru terus ditindas untuk persoalan yang sama. Ironisnya, oleh segelintir orang dari bangsa sendiri yang kemudian hanya menyisakan kepengapan ruang ekspresi bagi rakyatnya. Akankah kita terima itu semua?
